Pajak

@Yustiawan Minagkir:

Bila pelaku transaksi aset kripto melakukan tukar menukar atau swap maka kedua belah pihak sama-sama dikenai PPN final dan PPh Pasal 22 final.

Di sini, kedua pihak yang bertransaksi sama-sama dianggap sebagai penjual sekaligus pembeli sehingga PPN dan PPh dikenakan atas kedua belah pihak.

Contoh, Tuan B melakukan transaksi swap 0,3 koin aset kripto X miliknya dengan 30 koin aset kripto Y milik Nyonya C pada 10 Mei 2022.

Atas penyerahan x, terdapat pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,1% kepada Tuan B dan PPN 0,11% kepada Nyonya C.

Atas penyerahan Y, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1% kepada Nyonya C dan pemungutan PPN sebesar 0,11% kepada Tuan B.

Bursa atau exchanger selaku pemungut pajak diwajibkan memungut seluruh pajak tersebut dan menyetorkannya paling lambat pada 15 Juni 2022 dan melaporkannya paling lambat pada 20 Juni 2022.

Demikian semoga membantu, ya.

Izin jawab ya pak. Sebagai broker yg beroperasi di Indonesia, MIFX harus memiliki izin dari regulator yang berwenang di Indonesia. MIFX ato Monex itu diatur ama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yg merupakan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.

MIFX telah terdaftar dan diakui sebagai anggota Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta anggota Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sehingga klien MIFX terlindungi oleh asuransi kliring yang dikeluarkan oleh KBI. Selain itu, BBJ sendiri adalah lembaga yg ngeluarin izin terkait dngn trading seperti komoditas, saham , dan produk derivatif lainnya n slh satunya adalah emas. (baca : Mengenal JFX atau BBJ dalam Regulasi Broker). Sehingga broker yg terdaftar di BAPPEBTI sekalipun ga bisa nawarin trading emas klu ga terdaftar di BBJ. So, keamanan di broker MIFX jga berlapis2 shngga bsa dikatakan sangat aman ya pak.