Setuju tidak setuju, agaknya meski Bappebti bisa dibilang kebijakannya agak kuno dan agak ketinggalan dibanding negara lain tetapi sisi positifnya paling tidak dengan kebijakan terbatas ini dana investor/konsumen masih terlindungi dari kerugian yang diakibatkan dari internal pengembang kripto dan NFT.
Seperti yang diketahui dunia kripto meskipun luas dan memiliki potensi profit yang tinggi, tetap saja banyak aset kripto yang fluktuatif dan kurasa bersifat bubble. Dengan adanya pembatasan dari Bappebti, paling tidak membendung atau kasarnya mempersulit beberapa investor untuk melakukan transaksi turunan kripto. Hal ini juga untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan, ingat tidak tidak akan ada jaminan hukum dan solusi apabila menginvestasikan apapun itu yang tidak diakui pemerintah.
Tetapi disisi lain, apa yang penulis sampaikan memang ada benarnya bahwa yang namanya kripto dan turunannya masih memiliki prospek yang bagus di masa depan. Alangkah baiknya pemerintah meregulasi beberapa fitur dan turunan kripto yang dianggap aman untuk kita. Ya tentunya harus dikaji lagi sehingga bursa kripto Indonesia paling tidak sedikit merangkat naik dari krisis gebrakan yang terjadi saat ini.
"Selain itu, broker ini terdaftar di berbagai keanggotaan lembaga Nasional seperti Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Kliring Berjangka Indonesia (KBI), dan ICH (Indonesia Clearing House)."
Saya mau konfirmasi mengenai pernyataan diatas, apakah broker lain memiliki izin selengkap MIFX? Dan apakah suatu kewajiban bagi broker untuk memiliki izin selain izin dari Bappebti? Dan bila broker dinyatakan bangkrut atau tidak bisa membayar nasabahnya maka apa kebijakan dari pihak berwewenang dalam melindungi client, karenakan kalau broker terdaftar, clientnya pasti ada payung hukum kan?
Kalau ga salah begini pak. Untuk izin beroperasi, maka broker wajib teregulasi di Bappebti. Sedangkan Bursa Berjangka seperti BBJ, BKDI, ICH, dan KBI adalah lembaga yang menjamin transaksi yang dilakukan disana. Untuk KBI dan ICH menjamin transaksi yang dilakukan oleh nasabah sedangkan produk yang ditawarkan dijamin oleh BBJ dan BKDI.
Jadi secara garis besar seperti ini :
Mengenai payung hukum apabila broker bangkrut, sebenarnya broker forex hampir tidak ada yang bangkrut karena broker hanya berfungsi sebagai pihak ketiga yang mengirimkan order clientnya ke pasar forex. Dari proses ini, broker menarik biaya jasa kepada client.
Tetapi apabila bangkrut, dana nasabahnya dijamin aman karena ketika nasabah mendaftarkan diri di broker Forex, dananya sudah dipisah dari biaya operasional perusahaan sehingga dijamin tidak dicampur dan digunakan.
Selain itu kalau ga salah proses bangkrut terjadi, Bappbeti akan mencarikan likuidator dulu untuk melunasi utang broker tersebut. Selain itu proses itu diawasi oleh Bappebti dan jaminan hukum tentunya ada buat nasabah. Dan ini khusus untuk yang teregulasi ya.
Berarti bisa dibilang MIFX dan broker lokal lainnya memiliki kekuatan payung hukum ya, sehingga nasabah akan merasa aman dan tidak takut bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi pak, misalkan nasabah melakukan transaksi di broker yang tidak teregulasi, contohnya ada *ct*FX atau *B* dimana broker luar Indonesia tetapi tidak teregulasi di Indonesia apakah memiliki payung hukum yang sama?
Tentu bila nasabah memilih untuk bertransaksi dengan broker luar maka tidak akan ada payung hukum yang berlaku. Sehingga proses klaim dan sebagainya akan dilakukan broker di negara dimana teregulasi, dan tentu payung hukum untuk nasabah akan sangat lemah dimana bisa saja klaim dana mereka tidak akan terjadi.
Ibaratnya seperti ini pak, misalkan ada seorang dokter lulusan luar negeri mau melakukan praktek di Indonesia tetapi tidak meminta izin praktek dengan IDI. Apakah praktek tersebut legal? tentunya tidak. Bagaimana bila terjadi apa-apa? Memang negara akan menangkap dokter tersebut, tetapi bagaimana dengan pasiennya, apakah akan negara bantu?
Kira-kira begitu pak. untuk menghindari hal tersebut sebaiknya memang memilih broker lokal yang teregulasi tentunya.
Ane agak bingung dengan regulasi di Indonesia mengenai perushaan berjangka. Jd kan sering ane denger klu broker harus milih yang tergulasi oleh Bappebti. Nah emang nih Maxco teregulasi ama Bappebti cuma ternyata bukan hanya tetapii juga teregulasi di Bursa Berjangka Jakarta serta Kliring Berjangka Indonesia.
Nah yg jadi problem adalah apakah broker lainnya jga harus teregulasi ga di kedua regulator trsbt atau kedua regulator ini cma sekedar penambah ajaa, jadi bukan izin yg wajib diminta oleh broker. Apakah seperti itu??
Kemudian utk kedua regulator, Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia, apa yang membedaakannya dengan Bappebti serta apakah fungsi kedua regulator ini sama dngn Bappebti? Terima Kasih
Theo Hernandez: klu ga salah sih, smua broker wajib daftar di Bursa Berjangka Jakarta ama Kliring Berjangka Indonesia.
Klu Bappebti itu seperti mengesahkan dan mengawasi broker
sedangkan Bursa Berjangka Jakarta itu sebagai tmpt diadakannya transaksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan elektronis.
Untuk Kliring Berjangka Indonesia memiliki peran sebagai pelaksana kliring dan penjaminan penyelesaian atas transaksi yang terjadi di Jakarta Futures Exchange (JFX) atau nama lain dari Bursa Berjangka Indonesia serta transaksi-transaksi yang terjadi di luar bursa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Selain itu segregate account juga diawasi oleh Kliring Berjangka Indonesia.
Jadi bisa dikatakan ketiga regulator ini satu paket lah istilahnyaa
Teddy: Klu ga salah bukan sepaket deh,, tapi emang saling bekerja sama karena tugas dari masing masing pengawas berbeda beda. Izin nyanggah dan lurusin yaa.
Jadi bisa dikatakan Bappebti yang menerbitkan peraturan dan lisensi, BBJ menyediakan tempat/apsar/platform perdagangan, dan KBI menjamin pelaksanaan transaksi dengan cara yang aman dan teratur.
"Maxco juga mengantongi lisensi dari JFX (Jakarta Futures Exchange), Kliring Berjangka Indonesia, serta keanggotaan ASPEBTINDO. di lain sisi, broker Monex adalah anggota BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), BKDI (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia), dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia."
Dari uraian diatas nih bisa disimpulkan sepertinya ya dari kedua broker ini ternyata banyak yang meregulasi dan keliatan aman ya. Cuma saya sedikit penasaran aja. Bagaimana misalkan nih ada broker yang teregulasi oleh BAPPEBTI tetapi broekr ini ga ada lisensi dari JFX, KBI, ASPEBTINDO, BBJ, BDKI apakah bisa tetap bisa dibilang legal dan aman untuk trading? Mohon pencerahannya, terima kasih!
Pertama harus diketahui bahwa untuk menjadi broker berjangka yang resmi di Indonesia, setiap broker harus terdaftar di BAPPEBTI, yang merupakan badan pengawas yang mengatur industri perdagangan berjangka di Indonesia. Selain itu, setiap broker juga harus menjadi anggota dari lembaga kliring berjangka, yaitu KBI (Kliring Berjangka Indonesia) dan ICH (Indonesia Clearing House). Ini penting untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam perdagangan berjangka. Jadi, secara singkat, ya, broker harus terdaftar di ICH dan KBI untuk menjadi resmi dan aman dalam perdagangan berjangka di Indonesia.
Mengenai lisensi dari JFX dan BBJ itu berpengaruh terhadap jenis aset yang bisa ditradingkan. Misalkan trading komoditas, saham, bahkan Forex diatur oleh kedua lembaga ini dan broker harus terlisensi disini agar bisa menawarkan jenis asset yang terdapat pada pasar finansial. Semoga jelas ya!
Oh gitu ya, berarti kesimpulannya untuk urusan transaksi, dana, dan keamanan itu diawasi oleh ICH dan KBI (kliring kan berurusan dengan uang ya kalao ga salah). And JFX dan BBJ berarti urusan produk yg bisa ditradingkan lah ya dan misalkan ada aset yg ga terdaftar berrti itu ga sah produknya dong. Sedangkan BAPPEBTI itu tugasnya ngesahin izin usaha broker.
Ga nyangka klu ternyata broker Indonesia seperti Maxco dan Monex memiliki regulasi berlapis2 dari pemerintah dengan tujuan agar trader terlindungi. emang beda sih keamanannya klu dibanding dengan broker tidak teregulasi. Okelah klu gitu ngerti gw. Thanks ya buat penjelasannya
Ini emang sedikit ngelenceng ya, tpi perlu dipertanyakan juga. Jadi pembahasan artikel kali ini adalah MIFX yang nydiaiin fixesd rate beserta ngebahas tentang berbagai macam kelebihan yang bsa di peroleh bila menggunakan fixed rate. Nah, mengingat ini tenttang broker, author nampaknya ga ketinggalam jga menginformasikan sedikit tentang seluk beluk MIFX. Dan, di artikel kebetulan dituliskan klu MIFX juga merupakan anggota resmi Bursa Berjangka Jakarta, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, dan Lembaga Kliring Indonesia. Nah, gw kan pensaran nihh, jadi ingin bertanya. Klu boleh tau, apa fungsinya dri broker menjadi anggota dari Bursa-bursa serta lembaga kliring di Indonesia?
Menjadi anggota resmi dari bursa dan lembaga kliring itu asli, penting banget bagi broker Indonesia seperti MIFX. KLu ditanya fungsi dari jadi anggota Bursa itu lebih penting lagi. Fungsi tersebut adalah untuk memastikan bahwa broker tersebut mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku di pasar berjangka dan perdagangan derivatif di Indonesia. Lembaga kliring memiliki fungsi untuk mengawasi dan menghandle semua transaksi yang berlaku serta mengawasi dana trader di tangan broker. So, bukan hanya sekedar teregulasi ama BAPPEBTI saja tetapi juga dari bursa-bursa dan lembaga kliring di Indonesia
Sebagai anggota resmi, MIFX juga dapat mengakses berbagai macam produk perdagangan yang ditawarkan oleh bursa dan lembaga kliring, termasuk futures dan options contracts. Hal ini memungkinkan MIFX untuk menyediakan layanan perdagangan yang lebih lengkap dan beragam bagi para kliennya. Dan tanpa jadi anggota, maka layanan perdagangan juga jadi terbatas
Selain itu, dengan menjadi anggota resmi, MIFX juga memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di mata para pelaku pasar. MIFX akan lebih dipercaya dan dianggap lebih dapat dipercaya dalam menjalankan bisnisnya dengan cara yang transparan dan profesional.
Jadi, bisa dikatakan bahwa menjadi anggota resmi dari bursa dan lembaga kliring adalah salah satu cara bagi broker untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara legal dan profesional dalam pasar berjangka dan perdagangan derivatif di Indonesia.
|
...
|
Loading |