Bursa Kripto

Kalau ga salah begini pak. Untuk izin beroperasi, maka broker wajib teregulasi di Bappebti. Sedangkan Bursa Berjangka seperti BBJ, BKDI, ICH, dan KBI adalah lembaga yang menjamin transaksi yang dilakukan disana. Untuk KBI dan ICH menjamin transaksi yang dilakukan oleh nasabah sedangkan produk yang ditawarkan dijamin oleh BBJ dan BKDI.

Jadi secara garis besar seperti ini :

• Bappebti menjamin kelegalan perusahaan Broker
• KBI dan ICH menjamin transaksi yang dilakukan adalah legal
• BBJ dan BKDI menjamin produk yang ditawarkan broker terdaftar dan legal.

Mengenai payung hukum apabila broker bangkrut, sebenarnya broker forex hampir tidak ada yang bangkrut karena broker hanya berfungsi sebagai pihak ketiga yang mengirimkan order clientnya ke pasar forex. Dari proses ini, broker menarik biaya jasa kepada client.

Tetapi apabila bangkrut, dana nasabahnya dijamin aman karena ketika nasabah mendaftarkan diri di broker Forex, dananya sudah dipisah dari biaya operasional perusahaan sehingga dijamin tidak dicampur dan digunakan.

Selain itu kalau ga salah proses bangkrut terjadi, Bappbeti akan mencarikan likuidator dulu untuk melunasi utang broker tersebut. Selain itu proses itu diawasi oleh Bappebti dan jaminan hukum tentunya ada buat nasabah. Dan ini khusus untuk yang teregulasi ya.

Berarti bisa dibilang MIFX dan broker lokal lainnya memiliki kekuatan payung hukum ya, sehingga nasabah akan merasa aman dan tidak takut bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi pak, misalkan nasabah melakukan transaksi di broker yang tidak teregulasi, contohnya ada *ct*FX atau *B* dimana broker luar Indonesia tetapi tidak teregulasi di Indonesia apakah memiliki payung hukum yang sama?

Tentu bila nasabah memilih untuk bertransaksi dengan broker luar maka tidak akan ada payung hukum yang berlaku. Sehingga proses klaim dan sebagainya akan dilakukan broker di negara dimana teregulasi, dan tentu payung hukum untuk nasabah akan sangat lemah dimana bisa saja klaim dana mereka tidak akan terjadi.

Ibaratnya seperti ini pak, misalkan ada seorang dokter lulusan luar negeri mau melakukan praktek di Indonesia tetapi tidak meminta izin praktek dengan IDI. Apakah praktek tersebut legal? tentunya tidak. Bagaimana bila terjadi apa-apa? Memang negara akan menangkap dokter tersebut, tetapi bagaimana dengan pasiennya, apakah akan negara bantu?

Kira-kira begitu pak. untuk menghindari hal tersebut sebaiknya memang memilih broker lokal yang teregulasi tentunya.

Ijin bahas ya, mohon maaf bila ada yang salah.

Sistem CITRA yang dioperasikan oleh ICDX dan ICH adalah sistem perdagangan berjangka komoditi yang terintegrasi, yang mencakup platform perdagangan, jaminan, penyelesaian perdagangan, dan penyimpanan dan pengiriman komoditi. ICDX sebagai bursa perdagangan berjangka komoditi memiliki peran penting dalam mengelola dan mengoperasikan sistem CITRA ini. In this case, HSB pada dsarnya menggunakan platform trading dari ICDX dan ICH dimana kedua pengawas ini bisa lngsng mengawasi order dari trader dan tindakan dri broker.

Apakah HSB STP? Iyap, bisa dikatakan STP karena pada dsarnya sistem perdagangan CITRA dapat memberikan akses ke likuiditas pasar global melalui penyedia likuiditas dan bank besar. Dan jga HSB sndiri krna tidak menaruh orderan yg berlawanan ama trader, (dikatakan diawal klu diawasi ama ICDX dan ICH) maka dipastikan bahwa HSB adalah STP.

Klu Broker Indonesia sihh rata rata yg teregulasi ya emang modelnya udah STP. Dlm hal ini menjamin bahwa broker ga akan bersebrangan dngn transaksi trader. Utk ECN sndiri jjur gw blm menemukan tetapi utk broker broker Indonesia yg teregulasi, minimal STP dah bagus bngt sih. STP sndiri proses eksekusinya jga cepat jga, selain itu spread yg ditawarkan jga agak kompetitif dngn komisi yg masih masuk akal. Utk HSB sndiri bahkan komisi dari 0 lho alias ga ada komisi.

Cba dicek lgi aja, apakah ciri2 dri HSB sesuai ga dngn kriteria yg dimiliki oleh STP. Coba baca disini : Review Broker HSB

Pertama harus diketahui bahwa untuk menjadi broker berjangka yang resmi di Indonesia, setiap broker harus terdaftar di BAPPEBTI, yang merupakan badan pengawas yang mengatur industri perdagangan berjangka di Indonesia. Selain itu, setiap broker juga harus menjadi anggota dari lembaga kliring berjangka, yaitu KBI (Kliring Berjangka Indonesia) dan ICH (Indonesia Clearing House). Ini penting untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam perdagangan berjangka. Jadi, secara singkat, ya, broker harus terdaftar di ICH dan KBI untuk menjadi resmi dan aman dalam perdagangan berjangka di Indonesia.

Mengenai lisensi dari JFX dan BBJ itu berpengaruh terhadap jenis aset yang bisa ditradingkan. Misalkan trading komoditas, saham, bahkan Forex diatur oleh kedua lembaga ini dan broker harus terlisensi disini agar bisa menawarkan jenis asset yang terdapat pada pasar finansial. Semoga jelas ya!

Oh gitu ya, berarti kesimpulannya untuk urusan transaksi, dana, dan keamanan itu diawasi oleh ICH dan KBI (kliring kan berurusan dengan uang ya kalao ga salah). And JFX dan BBJ berarti urusan produk yg bisa ditradingkan lah ya dan misalkan ada aset yg ga terdaftar berrti itu ga sah produknya dong. Sedangkan BAPPEBTI itu tugasnya ngesahin izin usaha broker.

Ga nyangka klu ternyata broker Indonesia seperti Maxco dan Monex memiliki regulasi berlapis2 dari pemerintah dengan tujuan agar trader terlindungi. emang beda sih keamanannya klu dibanding dengan broker tidak teregulasi. Okelah klu gitu ngerti gw. Thanks ya buat penjelasannya

Utk standard regulasi di Indonesia itu emang cukup unik. Emang utk masalah kelegalan suatu broker itu diliat dari Izin BAPPEBTI, tetapi utk masalah aset yg ditradingkan itu legal ato ga maka mengacu pada bursa berjangka, dlm hal ini JFX ato Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Dan dlam hal keamanan transaksi, maka kelegalan dari suatu transaksi di perdagangan berjangka itu diliat dari lembaga kliring KBI.

Jdi kseimpulannyaa, regulasi broker di Indonesia hrs diliat dari 3 macam, BAPPEBTI, KBI dan juga JFX (ada juga ICDX ama ICH), klu ada ketiga itu, maka broker tersebut bsa dikatakan aman. Dan 3 mcm regulasi ini wajib hrs ada, dan klu ga ada maka izin BAPPEBTI itu bakalan ga bsa didapatkan.

Bntu jelasin mengenai ASPEBTINDO yaa gan! Utk keanggotaan ASPEBTINDO emang ga wajib bgi broker utk tergabung didlmnyaa. Secara teknis, ASPEBTINDO itu ibaratnya adalah OPEC, jdi dalam OPEC, itu ga wajib bagi negara penghasil minyak tergbung disana, dan klo ASPEBTINDO, itu bagi broker yg teregulasi jga ga wajib tergabung disana. Cma klu tergabung disana yaa makin baik utk status mereka krna ASPEBTINDO itu menerapkan kebijakan yg ketat jga buat broker2. Shngga aturan broker lbih bertambah ketika bergabung dngn merka

Tpi overall, asalkan ada ketiga regulasi tsb, yakni BAPPEBTI, Bursa Berjangka, Bursa Kliring, maka broker tsb bsa dikatakan aman dan regulasinya juga udah lengkp banget!