Bursa Kripto

Ada, bahkan sampai ke crypto. Anda tetap dapat melihat konsep konvergen dan divergen di seluruh instrumen keuangan.

Kalau ga salah begini pak. Untuk izin beroperasi, maka broker wajib teregulasi di Bappebti. Sedangkan Bursa Berjangka seperti BBJ, BKDI, ICH, dan KBI adalah lembaga yang menjamin transaksi yang dilakukan disana. Untuk KBI dan ICH menjamin transaksi yang dilakukan oleh nasabah sedangkan produk yang ditawarkan dijamin oleh BBJ dan BKDI.

Jadi secara garis besar seperti ini :

• Bappebti menjamin kelegalan perusahaan Broker
• KBI dan ICH menjamin transaksi yang dilakukan adalah legal
• BBJ dan BKDI menjamin produk yang ditawarkan broker terdaftar dan legal.

Mengenai payung hukum apabila broker bangkrut, sebenarnya broker forex hampir tidak ada yang bangkrut karena broker hanya berfungsi sebagai pihak ketiga yang mengirimkan order clientnya ke pasar forex. Dari proses ini, broker menarik biaya jasa kepada client.

Tetapi apabila bangkrut, dana nasabahnya dijamin aman karena ketika nasabah mendaftarkan diri di broker Forex, dananya sudah dipisah dari biaya operasional perusahaan sehingga dijamin tidak dicampur dan digunakan.

Selain itu kalau ga salah proses bangkrut terjadi, Bappbeti akan mencarikan likuidator dulu untuk melunasi utang broker tersebut. Selain itu proses itu diawasi oleh Bappebti dan jaminan hukum tentunya ada buat nasabah. Dan ini khusus untuk yang teregulasi ya.

Berarti bisa dibilang MIFX dan broker lokal lainnya memiliki kekuatan payung hukum ya, sehingga nasabah akan merasa aman dan tidak takut bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi pak, misalkan nasabah melakukan transaksi di broker yang tidak teregulasi, contohnya ada *ct*FX atau *B* dimana broker luar Indonesia tetapi tidak teregulasi di Indonesia apakah memiliki payung hukum yang sama?

Tentu bila nasabah memilih untuk bertransaksi dengan broker luar maka tidak akan ada payung hukum yang berlaku. Sehingga proses klaim dan sebagainya akan dilakukan broker di negara dimana teregulasi, dan tentu payung hukum untuk nasabah akan sangat lemah dimana bisa saja klaim dana mereka tidak akan terjadi.

Ibaratnya seperti ini pak, misalkan ada seorang dokter lulusan luar negeri mau melakukan praktek di Indonesia tetapi tidak meminta izin praktek dengan IDI. Apakah praktek tersebut legal? tentunya tidak. Bagaimana bila terjadi apa-apa? Memang negara akan menangkap dokter tersebut, tetapi bagaimana dengan pasiennya, apakah akan negara bantu?

Kira-kira begitu pak. untuk menghindari hal tersebut sebaiknya memang memilih broker lokal yang teregulasi tentunya.

Pertama harus diketahui bahwa untuk menjadi broker berjangka yang resmi di Indonesia, setiap broker harus terdaftar di BAPPEBTI, yang merupakan badan pengawas yang mengatur industri perdagangan berjangka di Indonesia. Selain itu, setiap broker juga harus menjadi anggota dari lembaga kliring berjangka, yaitu KBI (Kliring Berjangka Indonesia) dan ICH (Indonesia Clearing House). Ini penting untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam perdagangan berjangka. Jadi, secara singkat, ya, broker harus terdaftar di ICH dan KBI untuk menjadi resmi dan aman dalam perdagangan berjangka di Indonesia.

Mengenai lisensi dari JFX dan BBJ itu berpengaruh terhadap jenis aset yang bisa ditradingkan. Misalkan trading komoditas, saham, bahkan Forex diatur oleh kedua lembaga ini dan broker harus terlisensi disini agar bisa menawarkan jenis asset yang terdapat pada pasar finansial. Semoga jelas ya!

Oh gitu ya, berarti kesimpulannya untuk urusan transaksi, dana, dan keamanan itu diawasi oleh ICH dan KBI (kliring kan berurusan dengan uang ya kalao ga salah). And JFX dan BBJ berarti urusan produk yg bisa ditradingkan lah ya dan misalkan ada aset yg ga terdaftar berrti itu ga sah produknya dong. Sedangkan BAPPEBTI itu tugasnya ngesahin izin usaha broker.

Ga nyangka klu ternyata broker Indonesia seperti Maxco dan Monex memiliki regulasi berlapis2 dari pemerintah dengan tujuan agar trader terlindungi. emang beda sih keamanannya klu dibanding dengan broker tidak teregulasi. Okelah klu gitu ngerti gw. Thanks ya buat penjelasannya

Alex: Gua lurusin aja ya. YG membuat broker Finex legal itu adalah BAPPEBTI gan sedangkan utk lembaga lain sprti misalkan ICDX dan Bursa Berjangka Jakarta itu adlh izin agar bsa meng offer instrumen2 kepada trader. Misalkan broker Finex itu nawarin Forex, Logam mulia, Minyak, Saham, Indeks Saham, itu smua adalah produk dri BBJ dan jga ICDX. Dngn adanya keanggotan ato izin dari ICDX dan BBJ, maka Finex berhak mendapatkan izin utk menawarkan instrumen2 yg ada di kedua lembaga tsb.

Dan perlu diketaui aja bahwa utk mendapatkan izin dari BAPPEBTI itu sndiri, broker wajib utk menjadi salah satu anggota entah dri ICDX maupun BBJ.

Alur sederhananya gini >>> menjadi anggota ICDX ato BBJ ato keduanya >>> Anggota Kliring Berjangka >>> Syarat BAPPEBTI terpenuhi shngga broker mendapatkan izin legalitas. Intinya bila broker terdaftar di BAPPEBTI maka dipastikan merka adalah anggota dri ICDX ato BBJ.

Moga jelas ya!

Wahh, klu soal izin regulasi dari MRG itu sangat2 lengkap kak. Bisa kakak cba ngevisit website mereka dan coba cari di profile company nya MRG. Misalkan di izin usaha BAPPEBTI aja , MRG memiliki Ijin Usaha BAPPEBTI dengan no 05/BAPPEBTI/SI/XII/2000 dan 002/BAPPEBTI/SP-PN/03/2020.

Kemudian juga mendapatkan SK lot kecil dari BAPPEBTI dengan nomor 03/BAPPEBTI/KEP-PBK/12/2012. Selain itu MRG merupakan anggota BBJ dengan nomor No. SPAB 001/BBJ/09/00 serta Anggota KBI dengan No. 01/AK-KJBK/XII/2000. Sehingga bsa dikatakan bahwa regulasi dari MRG ini udah full, krna udah meliputi izin BAPPEBTI ato body regulator financial, kemudian anggota dari bursa berjangka dan menjadi anggota dari kliring berjangka.

Kemudian ga lupa juga, MRG merupakan badan usaha resmi dengna no NPWP 01.862.127.6-077.000. Jadi, dari segi legalitas, izin usaha, serta identitas broker, MRG benar2 udah lengkap yaa!

Halo! Ini aku lurusin aja ya! Sebagai catatan, regulasi broker forex di Indonesia diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh broker yang ingin mendapatkan izin dari BAPPEBTI.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh broker yang teregulasi BAPPEBTI adalah memiliki kantor pusat yang terdaftar di wilayah Indonesia.

Dan memang dengan adanya Kantor fisik itu merupakan hal yang penting bagi banyak trader karena memberikan rasa keamanan dan kemudahan akses, bahkan untuk trader yang udah berpengalaman sekalipun. Dengan kantor fisik, trader dapat lebih mudah berinteraksi langsung dengan perwakilan broker jika ada pertanyaan atau masalah. Selain itu, keberadaan kantor fisik juga dapat memberikan keyakinan lebih bahwa broker tersebut adalah entitas yang nyata dan sah.

Sebenarnya bukan hanya BAPPEBTI saja yang mewajbikan adanya kantor sih. Broker forex yang teregulasi oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC) di Australia itu juga biasanya diharuskan untuk memiliki kantor fisik di wilayah Australia. ASIC merupakan badan regulasi keuangan resmi Australia yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur pasar keuangan, termasuk broker forex.

Salah satu persyaratan utama yang diatur oleh ASIC untuk perusahaan keuangan, termasuk broker forex, adalah memiliki kantor fisik yang terdaftar dan terdaftar di Australia. Keberadaan kantor fisik tersebut memastikan bahwa broker beroperasi secara sah dan dapat dijangkau oleh otoritas regulasi dan klien.

ASIC dikenal sebagai regulator yang cukup oke dan aman. Dan dalam penerapan keamanan, ya salah satunya diwajibkan bagi broker untuk memiliki kantor di wilayah merka. Jadi, bukan hanya BAPPEBTI aja