Pajak

Mohon maaf, kami tidak bisa memberikan angka tertentu sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, karena:
1. Kami tidak mengetahui rincian perjanjian deposito Anda, apakah Non-ARO, ARO, atau ARO+. Sebagaimana dapat Anda simak di artikel, perhitungan berbeda untuk masing-masing model.
2. Besaran penalti yang dikenakan setiap bank berbeda-beda.
3. Aturan mengenai tanggal pencairan deposito yang berbeda dengan jatuh tempo itu pun berbeda-beda di setiap bank. Ada yang tidak mengenakan penalti, tetapi tidak membayarkan bunga. Ada juga yang mengenakan penalti sekaligus tidak membayarkan bunga.
Untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas, ada baiknya Anda kontak langsung dengan Customer Service bank tempat Anda membuka deposito. Mereka memiliki hak untuk melihat rincian perjanjian deposito Anda, sekaligus dapat membantu memberikan perhitungan jelas mengenai penalti dlsbg yang Anda butuhkan.

Sepengetahuan kami, penggunaan deposito sebagai jaminan kredit tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak. Toh ketika bank membayarkan bunga deposito, nantinya akan otomatis dipotong pajak; tak peduli apakah deposito itu digunakan sebagai jaminan kredit atau tidak. Dalam hal pertimbangan Anda, mungkin Anda membayangkan pinjaman tersebut untuk keperluan konsumtif? Jika konteksnya kredit konsumtif, memang mungkin lebih ekonomis jika deposito diambil langsung saja daripada digunakan sebagai jaminan kredit bank. Namun, jika kita berbicara tentang kredit untuk tujuan produktif, maka perkaranya jadi berbeda.

Apabila dana deposito ditarik begitu saja, maka kita akan kehilangan pendapatan bunga, kena penalti, dan rugi Opportunity Cost; padahal usaha yang didanai belum tentu sukses, dan jika bermasalah maka langsung ada perkara likuiditas dalam waktu singkat karena praktis tidak ada persediaan uang sama sekali. Namun, jika deposito digunakan sebagai jaminan kredit bank, kemudian usaha bermasalah, maka bisa diekspektasikan ada rentang waktu cukup lama untuk memperhitungkan cicilan baliknya (dengan ataupun tanpa penjadwalan ulang), plus tetap ada pendapatan bunga deposito yang akan mengurangi beban bunga kredit. Apalagi, kredit dengan jaminan deposito bisa diproses jauh lebih cepat ketimbang kredit dengan kolateral berbeda.

Ini salah satu contoh skenarionya saja. Setiap orang bisa punya pertimbangan berbeda-beda sesuai dengan situasi masing-masing. Karena, ketika kita memperhitungkan untung-rugi, tidak hanya melihat angka-angka nominal saja, melainkan banyak aspek lain, seperti Opportunity Cost dan likuiditas tadi. Jika berdasarkan situasi Anda saat ini, tidak ekonomis menggunakan deposito sebagai jaminan kredit, maka ya jangan lakukan itu. Namun, orang lain boleh jadi memiliki pertimbangan lain, karena situasi mereka belum tentu sama dengan Anda.

@Wulandari:

Banyak negara memberlakukan pajak kripto dengan beragam variasi kebijakannya di samping ada juga yang 100% membebaskannya. Ini beberapa di antaranya, sejauh yang saya temukan referensinya:

- Jepang: Pajak kripto di sini tergolong sebagai pajak penghasilan dengan kategori pendapatan lain-lain dan jumlahnya relatif cukup besar, hingga 55%. Pajak kripto juga diberlakukan bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai aset ini dengan tarif final sebesar 20% dan dibayarkan saat yang bersangkutan meninggalkan Jepang.

- Hong Kong: Di sini mata uang kripto yang digunakan untuk transaksi bisnis dikenakan pajak keuntungan. Tapi, kripto milik individu dan dipakai sebagai investasi jangka panjang tidak dikenakan pajak.

- China: Kripto tidak diakui sebagai alat bayar yang sah di sini, sama seperti di Indonesia. Negeri Panda ini kabarnya mengenakan Pajak Penghasilan atau PPh atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan kripto.

- India: Belum ada ketentuan khusus terkait pajak kripto di sini. Namun, sejumlah media lokal menyebut pemerintah mempertimbangkan untuk mengenakan pajak atas semua aset dijital sebesar 30%.

- Kazakhstan: Di sini pajak kripto justru dikenakan untuk kalangan penambang aset ini. Pemerintah menganggap penambangan kripto membuka banyak lapangan kerja plus mendorong konsumsi listrik. Tapi, infrastruktur untuk penambangan kripto bebas pajak.

- Rusia: Ada wacana pengenaan pajak kripto di Negeri Beruang Merah ini namun masih pending, belum ada kejelasan.

- Amerika Serikat: di Negeri Paman Sam, kripto diperlakukan sama seperti investasi saham, obligasi, dan properti. Apa yang berlaku di aset-aset tersebut, berlaku juga di kripto, termasuk dalam urusan pajak, dalam hal ini adalah pajak atas capital gain. Wajib pajak harus melaporkan transaksi kripto yang dilakukannya, tak peduli apakah statusnya untung atau rugi. Semua laporan harus masuk ke otoritas pajak, IRS (Internal Revenue Service).

- Inggris: di sini kripto dianggap sebagai token dan transaksinya dianggap sebagai kegiatan investasi serta dikenakan pajak.

- Portugal: di sini kripto dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dan bukan tergolong sebagai aset. Dengan demikian, tidak ada pajak kripto di negeri ini alias 0%.

Demikian semoga membantu.

Setahu saya kalau transaksi di exchanger gitu sudah dihitungkan ya pajaknya, jadi tidak perlu mikir lagi. Nah, kalo agan transaksi di luar exchanger ya gak ada pajaknya... tapiii...

Sebenarnya jual beli e-wallet itu ranah abu-abu cenderung hitam ya gan. Maksudnya, bisa dianggap sebagai kegiatan trading illegal, alias sudah di luar kewenangan exchanger, jadi kalo ada resiko wallet kena hack, koin ilang yang silahkan ditanggung sendiri.

Apalagi pertimbangannya, banyak exchanger yang ngeban aktivitas jual-beli e-wallet diluar platform, malah berisiko kan kalo ketahuan bukan pemilik asli wallet-nya.

Emang ada kok gan! Bayar pajak dari penghasilan berjangka itu masuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi yang udah diatur dalam UU 17 tentang pajak penghasilan. Selain itu, regulasi yang ngatur tentang Forex dan sejenisnya ini udah diatur terlebih dahulu di UU no 7 tahun 1983 dan UU no 36 tahun 2008 dimana bahwa trading forex ini termasuk dalam pajak penghasilan karena keuntungan selilish kurs itu termasuk dalam objek pajak PPh. Kmudian, pajak ini dikenakan dengan pajak progresif dengan tahapan dari 0-Rp 50 juta dikenakan 5% dan seterusnya akan bertambah sesuai dngn keuntungan yg dimiliki.

Dan ini berlaku untuk semua trader Forex baik part-time hingga full-time dan dari beginner hingga experienced. Bahkan nih, kllu agan trading dngn broker luar negeri jga bakaln dikenakan pajak juga. Untuk dasar perhitungan pajak, lebih lengkap coba baca artikel ini aja gan : Bagaimana Cara Menghitung Pajak Trading Forex

BTW, mengenai pajak Forex itu sndiri, klu ga salah yee kita perlu lapor sndiri dan atas kejujuran kita sndiri saat isi karena emang sulit dilacak, ini penghislan Forex apalagi dngm broker luar negeri. Kmudian kita juga wajib menyampaikan pajak penghasilan dari trading itu di SPT tahunan PPh dengan batas lapor, seperti biasa, 3 bulan setelah akhir tahun pajak ato paling lambat biasanya bulan Maret.

Jadi ga salah juga klu di Indonesia, orang yang full-time trader bisa dibilang memiliki pekerjaan sebagai trader dan sebagai warga negara yang baik, ya kita wajib memberitahukan penghasilan dari forex and wajib membayarnya. Sehingga, biaya selain spread, komisi, dan swap, biaya pajak juga perlu diperhitungkan dalam trading Forex.