Pajak

Ini karena Anda salah dalam memahami cara penghitungan deposito. Bunga 6.50% yang tertera adalah per tahun, bukan per bulan. Bank memang bisa memberikan bunga setiap bulan, tetapi cara penghitungannya adalah per tahun. Selain itu, ada pajak yang dikenakan atas bunga dari deposito yang jumlahnya lebih dari 7,500,000.

Sepengetahuan kami, penggunaan deposito sebagai jaminan kredit tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak. Toh ketika bank membayarkan bunga deposito, nantinya akan otomatis dipotong pajak; tak peduli apakah deposito itu digunakan sebagai jaminan kredit atau tidak. Dalam hal pertimbangan Anda, mungkin Anda membayangkan pinjaman tersebut untuk keperluan konsumtif? Jika konteksnya kredit konsumtif, memang mungkin lebih ekonomis jika deposito diambil langsung saja daripada digunakan sebagai jaminan kredit bank. Namun, jika kita berbicara tentang kredit untuk tujuan produktif, maka perkaranya jadi berbeda.

Apabila dana deposito ditarik begitu saja, maka kita akan kehilangan pendapatan bunga, kena penalti, dan rugi Opportunity Cost; padahal usaha yang didanai belum tentu sukses, dan jika bermasalah maka langsung ada perkara likuiditas dalam waktu singkat karena praktis tidak ada persediaan uang sama sekali. Namun, jika deposito digunakan sebagai jaminan kredit bank, kemudian usaha bermasalah, maka bisa diekspektasikan ada rentang waktu cukup lama untuk memperhitungkan cicilan baliknya (dengan ataupun tanpa penjadwalan ulang), plus tetap ada pendapatan bunga deposito yang akan mengurangi beban bunga kredit. Apalagi, kredit dengan jaminan deposito bisa diproses jauh lebih cepat ketimbang kredit dengan kolateral berbeda.

Ini salah satu contoh skenarionya saja. Setiap orang bisa punya pertimbangan berbeda-beda sesuai dengan situasi masing-masing. Karena, ketika kita memperhitungkan untung-rugi, tidak hanya melihat angka-angka nominal saja, melainkan banyak aspek lain, seperti Opportunity Cost dan likuiditas tadi. Jika berdasarkan situasi Anda saat ini, tidak ekonomis menggunakan deposito sebagai jaminan kredit, maka ya jangan lakukan itu. Namun, orang lain boleh jadi memiliki pertimbangan lain, karena situasi mereka belum tentu sama dengan Anda.

@Yustiawan Minagkir:

Bila pelaku transaksi aset kripto melakukan tukar menukar atau swap maka kedua belah pihak sama-sama dikenai PPN final dan PPh Pasal 22 final.

Di sini, kedua pihak yang bertransaksi sama-sama dianggap sebagai penjual sekaligus pembeli sehingga PPN dan PPh dikenakan atas kedua belah pihak.

Contoh, Tuan B melakukan transaksi swap 0,3 koin aset kripto X miliknya dengan 30 koin aset kripto Y milik Nyonya C pada 10 Mei 2022.

Atas penyerahan x, terdapat pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,1% kepada Tuan B dan PPN 0,11% kepada Nyonya C.

Atas penyerahan Y, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1% kepada Nyonya C dan pemungutan PPN sebesar 0,11% kepada Tuan B.

Bursa atau exchanger selaku pemungut pajak diwajibkan memungut seluruh pajak tersebut dan menyetorkannya paling lambat pada 15 Juni 2022 dan melaporkannya paling lambat pada 20 Juni 2022.

Demikian semoga membantu, ya.

Bantu jawab ya pak:

Dari sisi alur transaksi di platform kripto, dengan sendirinya hal demikian akan membuat transaksi batal karena nampaknya pajak dan biaya trading adalah satu kesatuan, tidak terpisah-pisah.

Di beberapa negara, investor kripto yang menolak untuk membayar pajak atau tidak memasukan investasi kripto dalam laporan pajaknya, dapat mengakibatkan denda, penalti, bunga, audit, dan bahkan sampai terancam pidana. Begitu sih kabarnya.