Apakah

Untuk verifikasi bisa menggunakan pasport atau KTP
Akun yang belum verifikasi sudah bisa digunakan namun limit transkasi nya hanya $100 per hari
Untuk limit lebih besar, bisa melakukan verifikasi akun webmoney nya
Semoga mambantu..

Kalau ga salah begini pak. Untuk izin beroperasi, maka broker wajib teregulasi di Bappebti. Sedangkan Bursa Berjangka seperti BBJ, BKDI, ICH, dan KBI adalah lembaga yang menjamin transaksi yang dilakukan disana. Untuk KBI dan ICH menjamin transaksi yang dilakukan oleh nasabah sedangkan produk yang ditawarkan dijamin oleh BBJ dan BKDI.

Jadi secara garis besar seperti ini :

• Bappebti menjamin kelegalan perusahaan Broker
• KBI dan ICH menjamin transaksi yang dilakukan adalah legal
• BBJ dan BKDI menjamin produk yang ditawarkan broker terdaftar dan legal.

Mengenai payung hukum apabila broker bangkrut, sebenarnya broker forex hampir tidak ada yang bangkrut karena broker hanya berfungsi sebagai pihak ketiga yang mengirimkan order clientnya ke pasar forex. Dari proses ini, broker menarik biaya jasa kepada client.

Tetapi apabila bangkrut, dana nasabahnya dijamin aman karena ketika nasabah mendaftarkan diri di broker Forex, dananya sudah dipisah dari biaya operasional perusahaan sehingga dijamin tidak dicampur dan digunakan.

Selain itu kalau ga salah proses bangkrut terjadi, Bappbeti akan mencarikan likuidator dulu untuk melunasi utang broker tersebut. Selain itu proses itu diawasi oleh Bappebti dan jaminan hukum tentunya ada buat nasabah. Dan ini khusus untuk yang teregulasi ya.

Berarti bisa dibilang MIFX dan broker lokal lainnya memiliki kekuatan payung hukum ya, sehingga nasabah akan merasa aman dan tidak takut bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi pak, misalkan nasabah melakukan transaksi di broker yang tidak teregulasi, contohnya ada *ct*FX atau *B* dimana broker luar Indonesia tetapi tidak teregulasi di Indonesia apakah memiliki payung hukum yang sama?

Tentu bila nasabah memilih untuk bertransaksi dengan broker luar maka tidak akan ada payung hukum yang berlaku. Sehingga proses klaim dan sebagainya akan dilakukan broker di negara dimana teregulasi, dan tentu payung hukum untuk nasabah akan sangat lemah dimana bisa saja klaim dana mereka tidak akan terjadi.

Ibaratnya seperti ini pak, misalkan ada seorang dokter lulusan luar negeri mau melakukan praktek di Indonesia tetapi tidak meminta izin praktek dengan IDI. Apakah praktek tersebut legal? tentunya tidak. Bagaimana bila terjadi apa-apa? Memang negara akan menangkap dokter tersebut, tetapi bagaimana dengan pasiennya, apakah akan negara bantu?

Kira-kira begitu pak. untuk menghindari hal tersebut sebaiknya memang memilih broker lokal yang teregulasi tentunya.