Apakah P2P Kena Pajak?

Intan 5 Aug 2022
Dibaca Normal 5 Menit
bisnis > p2p >   #p2p   #pajak
Pajak P2P merupakan topik baru yang masih belum banyak diketahui para pelaku bisnis. Apa saja yang perlu diperhatikan dari pengenaan pajak P2P?

Salah satu cara untuk menggerakkan perekonomian adalah dengan meminjamkan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan. Hal inilah yang mendasari munculnya bisnis P2P (Peer-to Peer), di mana masyarakat bisa menjadi pemberi pinjaman maupun peminjam secara langsung tanpa proses yang berbelit-belit.

Saat ini, bisnis P2P =semakin banyak menarik minat masyarakat karena skema Peer-to Peer Lending memungkinkan para pelaku usaha untuk mendapatkan modal usaha dengan syarat cukup fleksibel.

Baca Juga: Bisnis Peer To Peer Vs Crowdfunding, Mana Yang Menguntungkan?

Di sisi lain, pemerintah Indonesia tengah menggencarkan penarikan pajak untuk menambah pemasukan kas negara. Setiap aktivitas perekonomian diawasi dan beragam istilah pajak yang rumit untuk masyarakat awam pun semakin bermunculan.

Pertanyaannya, apakah P2P juga kena pajak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ulas terlebih dahulu perkembangan P2P di Indonesia, dasar pengenaan pajak, serta dampak pajak P2P terhadap para penggunanya.

pajak p2p lending di indonesia

 

Perkembangan P2P Lending di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PMK 69/2022, definisi P2P lending adalah: penyelenggara layanan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam langsung, menggunakan sistem elektronik dengan jaringan internet.

Beberapa nama P2P Lending yang cukup terkenal di Indonesia antara lain: Amartha, KoinWorks, Uangteman, Modalku, Danamas, Kredit Pintar, Dompet Kilat dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan penyedia P2P ini memiliki skema perhitungan serta fitur yang unik satu sama lain.

Selain bisnis P2P dengan skema perhitungan konvensional, ada juga P2P Lending syariah yang skema pinjamannya bebas riba seperti Investree, Alami Sharia, Duha Syariah, Amartha, Syariah, Ammana.id, Dana Syariah, dan Ethis. Baik konvensional maupun syariah, perusahaan-perusahaan penyedia P2P di Indonesia ini wajib mengantongi izin dari OJK agar dapat menawarkan produknya secara resmi dan aman ke masyarakat.

Baca Juga: 7 P2P Lending Syariah Terbaik di Indonesia

 

Dasar Pengenaan Pajak P2P di Indonesia Secara Hukum

Per tanggal 30 Maret 2022, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 mengenai pengenaan pajak P2P lending. Aturan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022.

Salah satu syarat untuk mendapatkan legalitas dari OJK tentu saja mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk juga mengenai pembayaran pajak. Karena itu, P2P Lending juga dikenakan pajak dengan melibatkan penyelenggara (perusahaan) maupun pemberi pinjaman.

Baca juga: Aplikasi P2P Lending Terbaik dan Terpercaya di Indonesia

Jika kalian adalah pemberi pinjaman, maka penghasilan bunga akan dikenakan pajak PPh pasal 23 atau 26 dengan detail sebagai berikut:

  • Penghasilan bunga (imbal hasil, return, atau apapun penyebutannya) wajib dilaporkan dalam SPT tahunan pemberi pinjaman.
  • PPh Pasal 23 diperuntukkan bagi wajib pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT): Berlaku tarif pemotongan 15% untuk yang punya NPWP. Pajak yang dikenakan mencapai 30% untuk yang tidak mengantongi NPWP.
  • PPh Pasal 26 bagi wajib pajak luar negeri selain BUT: Tarif pemotongan yang dikenakan sebesar 20% atau sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan negara lain (jika ada).

 

Pengaruh Pajak P2P di Indonesia

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki efek tersendiri bagi pihak-pihak tertentu. Apalagi jika hal itu berhubungan dengan nominal uang yang tidak sedikit, tentu kita harus berhati-hati agar tidak terkena masalah hukum.

Baca Juga: Jenis Akad Dalam P2P Lending

 

Dampak Pajak P2P Pada Penyelenggara

Selama ini, objek pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada P2P lending meliputi jasa, waktu, dan tempat. Pada laporan rekening koran, istilah yang dipakai antara lain: Subscription Fee, Rent Fee, Monthly Fixed Fee, Registration Fee, dan Fixed Fee.

Setelah munculnya kebijakan baru per Mei 2022, maka penyelenggara P2P Lending punya "Pekerjaan Rumah" tambahan yang harus dilakukan saat momen-momen lapor pajak. Antara lain:

  • Memiliki kewenangan untuk menjadi pemotong PPh atas penghasilan bunga.
  • Menyetorkan PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 ke kas negara.
  • Mencantumkan pemotongan PPh 23 dan 26 di SPT.

 

Dampak Pajak P2P Pada Pemberi Pinjaman

Lalu, bagaimana nasib para pemberi pinjaman kalau P2P kena pajak?

Tenang, kalian tidak perlu berpusing-pusing menghitung pajak dan fee yang dikenakan. Karena pemotongan PPh atas penghasilan bunga dilakukan oleh penyelenggara P2P, maka imbal hasil atau revenue yang tercatat di portofolio kalian pada umumnya sudah merupakan angka perhitungan akhir.

Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri jika penarikan pajak ini harus menjadi pertimbangan kalian saat akan menjadi pemberi pinjaman. Jika kalian ingin jadi penduduk yang taat pajak, hal ini bisa diantisipasi dengan cara mengurus NPWP terlebih dahulu agar aktivitas investasi di P2P Lending jadi makin lancar ke depannya.

Baca Juga: Alasan Milenial Investasi di P2P Lending

 

Kesimpulan

Kebijakan pajak P2P di Indonesia memang perlu diawasi dan dipelajari bersama. Diperlukan banyak sosialisasi agar masyarakat bisa menerima peraturan baru soal pajak P2P dan perhitungannya. Jika ingin menyusul negara-negara maju yang "apa-apa dikenai pajak", tentu harus diimbangi dengan transparansi penggunaan pajaknya.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk penyelenggara layanan P2P Lending agar tetap bisa menarik minat pemberi pinjaman dan menawarkan skema imbal hasil yang menarik. Bagi para pemberi pinjaman, sudah sepatutnya memperhitungkan juga keuntungan serta kerugian investasi di P2P.

Terkait Lainnya
 

Komentar @inbizia

@Yohanes Bantu jawab ya, Payung hukumnya memang masih umum dan belum mengatur sampai jauh, setahu saya. Diskusi internal pemerintah kelihatannya terus berjalan mengingat ini aset yang relatif baru terutama yang terkait dengan sisi fiskal. Fokusnya masih ke seberapa besar potensi pajak kripto sementara detil pendukungnya menyusul. Kita tunggu saja...
 Kiky |  20 May 2022
Halaman: Bagaimana Cara Menghitung Pajak Kripto Di Indonesia
@Yustiawan Minagkir: Bila pelaku transaksi aset kripto melakukan tukar menukar atau swap maka kedua belah pihak sama-sama dikenai PPN final dan PPh Pasal 22 final. Di sini, kedua pihak yang bertransaksi sama-sama dianggap sebagai penjual sekaligus pembeli sehingga PPN dan PPh dikenakan atas kedua belah pihak. Contoh, Tuan B melakukan transaksi swap 0,3 koin aset kripto X miliknya dengan 30 koin aset kripto Y milik Nyonya C pada 10 Mei 2022. Atas penyerahan x, terdapat pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,1% kepada Tuan B dan PPN 0,11% kepada Nyonya C. Atas penyerahan Y, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1% kepada Nyonya C dan pemungutan PPN sebesar 0,11% kepada Tuan B. Bursa atau exchanger selaku pemungut pajak diwajibkan memungut seluruh pajak tersebut dan menyetorkannya paling lambat pada 15 Juni 2022 dan melaporkannya paling lambat pada 20 Juni 2022. Demikian semoga membantu, ya.
 Rida |  6 Jun 2022
Halaman: Bagaimana Cara Menghitung Pajak Kripto Di Indonesia
Bantu jawab ya pak: Dari sisi alur transaksi di platform kripto, dengan sendirinya hal demikian akan membuat transaksi batal karena nampaknya pajak dan biaya trading adalah satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Di beberapa negara, investor kripto yang menolak untuk membayar pajak atau tidak memasukan investasi kripto dalam laporan pajaknya, dapat mengakibatkan denda, penalti, bunga, audit, dan bahkan sampai terancam pidana. Begitu sih kabarnya.
 Athar |  6 Jun 2022
Halaman: Bagaimana Cara Menghitung Pajak Kripto Di Indonesia
Ikutan dikit, ya. Dari yang saya baca-baca sih katanya penghasilan dari NFT masuk dalam kategori objek penghasilan dan harus dilaporkan dalam SPT tahunan, di kelompok investasi lain dengan kode 039. Mungkin ini harus dicek lagi, teman saya yang konsultan bilang katanya dari hasil NFT, pajaknya bisa ada 5 golongan. - Tarif5% untuk penghasilan sampai Rp60 juta; - Tarif 15%, untuk penghasilan di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta - Tarif 25% untuk penghasilan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta - Tarif 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar; - Tarif 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar. Tapi cek lagi aja, itu cuma sebatas gambaran.
 Shiro |  8 Jun 2022
Halaman: Bagaimana Cara Menghitung Pajak Kripto Di Indonesia
Sering lihat iklan-iklan di internet yang relate dengan keinginan atau kebutuhan akhir-akhir ini? Atau pernah dapat pesan selular dari pemerintah soal pemberitahuan pajak atau ajakan vaksin? Nah ini contoh kecil aja dari big data.
 Pandu |  28 Jun 2022
Halaman: Bisnis Big Data Bagaimana Potensinya Untuk Jangka Panjang
Bursa Efek Indonesia tidak menentukan minimal investasi tertentu. Akan tetapi, ada ketentuan pembelian/penjualan minimal 1 lot saham di pasar reguler. Oleh karena itu, minimal investasi kamu semestinya sama dengan harga 1 lot saham yang ingin kamu beli, ditambah dengan fee broker dan pajak.
 Aisha |  29 Jun 2022
Halaman: Pengetahuan Dasar Pasar Modal Yang Harus Anda Ketahui

Kirim Komentar Baru